Khawatir Keuangan Negara Jebol, Investor Pantau APBN Jokowi

 Agen13 "Pengelolaan keuangan negara menjadi perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir tahun. Setelah diketahui proyeksi realisasi penerimaan pajak yang meleset dari target mendorong pembengkakan defisit anggaran.

Dian Ayu Yustina, Ekonom PT Bank Danamon Tbk (BDMN), menilai investor sangat memantau kesigapan pemerintah dalam pengelolaan APBN-P 2015. Khususnya pada defisit anggaran yang di awal asumsinya adalah 1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi berpotensi melebar.

"Bila defisit melebihi batas 3% PDB seperti yang diatur dalam UU Keuangan Negara, itu bisa menjadi sentimen negatif bagi investor," tegasnya kepada detikFinance, Jumat (6/11/2015).

Namun, Dian menyebutkan saat ini sentimen negatif tersebut belum terlihat di kalangan investor. Menurutnya, pemerintah masih memiliki banyak peluang untuk mengendalikan defisit pada batas aman.

"Selama pemerintah bisa menjalin komunikasi yang baik, investor nggak akan worry. Sejauh ini masih belum ada (sentimen negatif) karena masih ada sumber cukup untuk menanggulangi," papar Dian.

Dengan defisit yang sangat mungkin melebar, lanjut Dian, pembiayaan dari utang adalah pilihan yang paling memungkinkan. Namun, pemerintah tetap harus cermat dalam menarik utang baru, jangan sampai kemudian justru terlalu membebani APBN ke depan.

"Kalau defisit berlebihan, pilihannya kalau nggak menerbitkan surat utang atau menggunakan pinjaman multilateral atau bilateral. Kemudian ada SAL (Sisa Anggaran Lebih) juga yang bisa dipergunakan. Jadi masih cukup besar untuk pemerintah melakukan kontigensi," tukasnya.