150 Ribu Orang Protes Kesepakatan Perdagangan Bebas Eropa-AS

Agen 13 Sekitar 150 ribu orang turut serta dalam sebuah unjuk rasa di Berlin, Jerman, pada Sabtu (10/10/2015), yang memprotes kesepakatan perdagangan bebas antara Eropa dan AS, atau TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Menurut pantauan DW, pengunjuk rasa berkonvoi sambil membawa papan-papan bertuliskan "Stop TTIP" dan menyerukannya, serta beberapa ada yang sambil menabuh drum. Mereka datang dari seluruh penjuru Jerman.
Berdasarkan lansiran dari Reuters, aksi protes dilakukan sebab menurut mereka kesepakatan itu anti-demokrasi dan menurunkan standar keamanan makanan, buruh, serta lingkungan.
Namun, menurut pihak aliansi aksi protes tersebut, sesungguhnya ada 250 ribu orang yang menentang kesepakatan itu. Jumlahnya diakui sangat jauh dari prakiraan mereka.
"Inilah aksi protes terbesar yang pernah terjadi di negara ini dalam bertahun-tahun," ucap direktur kelompok gerakan rakyat Campact, Christoph Bautz, di hadapan para pengunjuk rasa.
Menangani rombongan pengunjuk rasa itu, dikatakan sekitar seribu petugas kepolisian dikerahkan untuk bertugas di lokasi unjuk rasa tersebut. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan aksi demo itu tak menciptakan masalah apapun.
Kelompok pengunjuk rasa itu selama ini disebutkan telah mengkritik kesepakatan tersebut, yang ditakutkan akan memberikan terlalu banyak kuasa atas perusahaan-perusahaan multinasional yang terlibat, sehingga memperbesar pengeluaran rakyat.
Selain itu, pihak oposisi juga tak ingin undang-undang terkait konsumen yang sudah ditetapkan jadi melemah ketika dihadapkan kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin menjadi semacam diktator akibat kesepakatan itu.
Kerasnya penentangan, membuat pemerintahan Jerman terkejut dan mulai memperhatikan tantangan yang akan dihadapi atas kesepakatan yang diharapkan menjadi penyeimbang perekonomian Tiongkok yang sempat merajalela.
Di lain sisi, para pengusaha dan federasi industri Jerman berharap kesepakatan perdagangan bebas ini dapat mendukung pertumbuhan perekonomian Eropa, selama kesepakatan dijalankan secara adil. (Reuters/DW)