KLB Bentukan Tim Transisi tak Disetujui Anggota PSSI
Agen 13 Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Kalimantan Utara (Kaltara) menolak
tegas adanya rencana Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan oleh tim
Transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Umum (Sekum) Kaltara, Hendra Radiyanto yang menyebut KLB bentukan tim Transisi bukanlah jalan keluar penyelesaian permasalahan sepakbola di tanah air.
"Seandainya ada KLB, pasti hasil KLB sudah tidak diakui FIFA, yang kedua belum tentu kepengurusan hasil KLB lebih baik dari yang ada, lalu KLB itu nanti hanya kegiatan pemborosan anggaran," kata Hendra, Rabu (9/9).
Hendra menambahkan permasalahan sepakbola nasional sesuai surat dari FIFA, yakni campur tangan pemerintah.
"Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini cabut dulu surat pembekuan dari Menpora dan bubarkan tim Transisi. Mari kita sama-sama benahi sepakbola ini yang sudah berjalan sesuai jalurnya," tambah Hendra.
Menurut Hendra, hanya ada di Indonesia presiden sepakbola terpilih secara demokrasi melalui kongres PSSI, dengan perolehan suara mutlak, tapi belum bekerja namun sudah di vonis yang tidak-tidak.
"Mulai dari isu korupsi, hingga mafia pengaturan skor, dan tidak terbukti. Ini kan aneh bin ajaib, memang Menpora paranormal? Sudah tahu kalau PSSI dibawah pimpinan La Nyala sudah pasti hancur? Yang sportif sajalah, kalau memang Menpora mengincar kursi Presiden PSSI, mari kita bertarung pada saat kongres yg akan datang tepatnya setelah kepengurusan La Nyala berakhir bukan dengan cara memanfaatkan kekuasaan yang ada," tutup Hendra.
Sementara itu di tempat terpisah, pengamat sepak bola nasional yang juga manajer Persiwa Wamena, Agus Santoso menilai bahwa menggelar KLB itu adalah tindakan bodoh dan menyesatkan.
“Saya selaku anggota PSSI dan Voter mengecam keras inisiatif pemerintah untuk mengadakan KLB.Kenapa ada KLB sedang PSSI baru melaksanakan KLB pada tanggal 18 April 2015 yang lalu dan akhirnya terpilih La Nyala Mataliti sebagai Presiden PSSI periode 2015 – 2019. Pelaksanaan KLB selanjutnya adalah di tahun 2019,” kata Agus.
Agus pun menjelaskan bahwa pelaksanaan KLB bisa dilakukan sebelum waktunya jika pengurus atau Presiden PSSI melanggar statuta. Dan KLB itu sendiri diusulkan oleh 2/3 anggota. Diusulkan melalui Exco dan melalui tahapan2 yg sdh ditentukan oleh statuta.
“Jika pemerintah akan melaksanakan KLB, apa dasarnya? Pemerintah melalui Menpora saat ini sudah diluar batas kewajaran dan dengan menggunakan kekuasaannya menghancurleburkan sepakbola Indonesia. Sanksi FIFA kepada sepakbola Indonesia adalah akibat dari intervensi Pemerintah. Dan sekarang membuat pernyataan akan melaksanakan KLB PSSI. menurut saya itu tindakan pembegalan dan kudeta terhadap organisasi sepakbola indonesia,” lanjutnya
“Sepakbola sudah mati suri, sudah banyak memakan korban terutama dari pelaku sepakbola. Tapi sikap pemerintah justru memelihara kehancuran sepakbola Indonesia. Apa yang dilakukan justru menambah hancurnya sepakbola Indonesia. KLB yang diinsiatif pemerinthg bukan solusi, tapi akan menambah terpuruknya sepakbola Indonesia,” lanjut pria asli Malang ini.
Agus berharap agar orang yang membisiki atau memberi masukan utk KLB sebaiknya dihentikan, itu bukan solusi.
“Sebaiknya pemerintah memberikan kewenangan kepada PSSI yang saat ini dibawah kepemimpinan La Nyala Mataliti untuk bekerja, menjadikan sepakbola Indonesia lebih baik lagi. Memperbaiki kekurangan yang ada. Semua stockholder sepakbola telah sepakat itu dan mempercayakan Ketua Umum PSSI La Nyala Mataliti utk bekerja dan menuju prestasi sepakbola negeri ini,” tutupnya.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Umum (Sekum) Kaltara, Hendra Radiyanto yang menyebut KLB bentukan tim Transisi bukanlah jalan keluar penyelesaian permasalahan sepakbola di tanah air.
"Seandainya ada KLB, pasti hasil KLB sudah tidak diakui FIFA, yang kedua belum tentu kepengurusan hasil KLB lebih baik dari yang ada, lalu KLB itu nanti hanya kegiatan pemborosan anggaran," kata Hendra, Rabu (9/9).
Hendra menambahkan permasalahan sepakbola nasional sesuai surat dari FIFA, yakni campur tangan pemerintah.
"Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini cabut dulu surat pembekuan dari Menpora dan bubarkan tim Transisi. Mari kita sama-sama benahi sepakbola ini yang sudah berjalan sesuai jalurnya," tambah Hendra.
Menurut Hendra, hanya ada di Indonesia presiden sepakbola terpilih secara demokrasi melalui kongres PSSI, dengan perolehan suara mutlak, tapi belum bekerja namun sudah di vonis yang tidak-tidak.
"Mulai dari isu korupsi, hingga mafia pengaturan skor, dan tidak terbukti. Ini kan aneh bin ajaib, memang Menpora paranormal? Sudah tahu kalau PSSI dibawah pimpinan La Nyala sudah pasti hancur? Yang sportif sajalah, kalau memang Menpora mengincar kursi Presiden PSSI, mari kita bertarung pada saat kongres yg akan datang tepatnya setelah kepengurusan La Nyala berakhir bukan dengan cara memanfaatkan kekuasaan yang ada," tutup Hendra.
Sementara itu di tempat terpisah, pengamat sepak bola nasional yang juga manajer Persiwa Wamena, Agus Santoso menilai bahwa menggelar KLB itu adalah tindakan bodoh dan menyesatkan.
“Saya selaku anggota PSSI dan Voter mengecam keras inisiatif pemerintah untuk mengadakan KLB.Kenapa ada KLB sedang PSSI baru melaksanakan KLB pada tanggal 18 April 2015 yang lalu dan akhirnya terpilih La Nyala Mataliti sebagai Presiden PSSI periode 2015 – 2019. Pelaksanaan KLB selanjutnya adalah di tahun 2019,” kata Agus.
Agus pun menjelaskan bahwa pelaksanaan KLB bisa dilakukan sebelum waktunya jika pengurus atau Presiden PSSI melanggar statuta. Dan KLB itu sendiri diusulkan oleh 2/3 anggota. Diusulkan melalui Exco dan melalui tahapan2 yg sdh ditentukan oleh statuta.
“Jika pemerintah akan melaksanakan KLB, apa dasarnya? Pemerintah melalui Menpora saat ini sudah diluar batas kewajaran dan dengan menggunakan kekuasaannya menghancurleburkan sepakbola Indonesia. Sanksi FIFA kepada sepakbola Indonesia adalah akibat dari intervensi Pemerintah. Dan sekarang membuat pernyataan akan melaksanakan KLB PSSI. menurut saya itu tindakan pembegalan dan kudeta terhadap organisasi sepakbola indonesia,” lanjutnya
“Sepakbola sudah mati suri, sudah banyak memakan korban terutama dari pelaku sepakbola. Tapi sikap pemerintah justru memelihara kehancuran sepakbola Indonesia. Apa yang dilakukan justru menambah hancurnya sepakbola Indonesia. KLB yang diinsiatif pemerinthg bukan solusi, tapi akan menambah terpuruknya sepakbola Indonesia,” lanjut pria asli Malang ini.
Agus berharap agar orang yang membisiki atau memberi masukan utk KLB sebaiknya dihentikan, itu bukan solusi.
“Sebaiknya pemerintah memberikan kewenangan kepada PSSI yang saat ini dibawah kepemimpinan La Nyala Mataliti untuk bekerja, menjadikan sepakbola Indonesia lebih baik lagi. Memperbaiki kekurangan yang ada. Semua stockholder sepakbola telah sepakat itu dan mempercayakan Ketua Umum PSSI La Nyala Mataliti utk bekerja dan menuju prestasi sepakbola negeri ini,” tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar